HTN -  KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK UTAMA KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Pengertian
Konstitusi merupakan keseluruhan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan di suatu negara.
Konstitusi merupakan dapat juga diartikan sebagai aturan dasar yang mempengaruhi keseluruhan hukum di suatu negara (dalam kata lain, hukum yang dibuat di suatu negara tidak bisa melanggar konstitusi negara tersebut)

Istilah Istilah dalam bahasa asing
Constitution (Bahasa Inggris), Constitue (Belanda)
Constituer (Prancis), Constituo (Yunani), Verfassungrechts (Jerman)

Tujuan Konstitusi
-Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi ke sewenang-wenangan
-Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan
-Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

Nilai nilai dalam Konstitusi
-Nilai Normatif
Artinya konstitusi itu dapat diterima, dan diterapkan oleh suatu masyarakat secara umum.

Nilai Nominal
Artinya Konstitusi itu sebagian atau seluruh isinya tidak bisa diterima atau tidak dapat diterima dan tidak diterapkan dalam masyarakat, dikarenakan ditemukannya cacat atau kekurangan pada konstitusi tersebut.

Nilai Semantik
Artinya konstitusi tersebut hanya dihargai sebagai kalimat kalimat indah diatas kertas, dan menjadi alasan pembenar.

Macam maca Konstitusi
Menurut C.F Strong :
-Konstitusi Tertulis, artinya konstitusi yang berupa pertauran pokok negara
-Tidak Tertulis, bisa berupa kebijakan negara

Sifat Konstitusi
-Luwes, artinya memungkinkan dilakukannya perubahan pada konstitusi
-Kaku, artinya sulit dilakukan perubahan pada suatu konstitusi

Unsur Unsur Konstitusi
Menurut Sri Sumantri :
-Harus melindungi HAM
-Adanya pembagian tugas ketatanegaraan
-adanya susunan negara yang fundamental

(Materi diambil dari catatn kuliah dan yang saya ketahui)

SUMBER HUKUM TATA NEGARA


Sumber HTN terbagi 4 :- Formil
- Materiil

TEORI KAUSALITAS (SECARA SINGKAT), PENJELASAN TINDAK PIDANA, SMH, JENIS TP.

Dalam sistem pemidanaan (mencari sebab dilakukannya suatu tindak pidana), digunakan teori obyektif dan subyektif.
Teori subyektif : meninjau hubungan antara orang dan perbuatan
Teori obyektif : meninjau hubungan perbuatan dan akibat.

Atau juga dikenal istilah Teori Kausalitas, artinya teori yang mempelajari hubungan sebab akibat. terbagi menjadi 3 :
1. Teori Ekuivalensi, yaitu tiap faktor dari suatu akibat dianggap sebab dan mempunyai nilai yang sama penting.
2. Teori Individualitas, yaitu teori yang menentukan faktor terkuat terjadinya suatu akibat.
3. Teori Generalisasi, yaitu teori yang mencari sebab umum terjadinya suatu akibat.

Penjelasan Tindak PidanaAda dua aliran yang menjelaskan mengenai tindak pidana, yaitu aliran Monistik dan Dualistik.

Aliran monisitk menganggap bahwa tindak pidana adalah keseluruhan syarat pemidanaan, aliran ini menggabungkan unsur obyektif (dapat dipidana nya suatu perbuatan) dan unsur subyektif (dapat dipidana nya orang), dan pada aliran ini Pidana = TP (Tindak Pidana), yang unsur unsurnya adalah:
-Berupa perbuatan
-Sifatnya melawan hukum (SMH)
-Memenuhi undang undang
-Dolus / Culpa (Kesengajaan/Kelalaian)
-Kemampuan bertanggungjawab

Aliran dualistik menganggap bahwa tindak pidana adalah sebagian syarat pemidanaan. Aliran ini memisahkan antara unsur subyektif dan obyektif. Dan pada aliran ini Pidana = TP + Kesalahan (Orang), dimana unsur dari TP adalah :
-Berupa perbuatan
-Memenuhi undang undang
-Sifatnya melawan hukum
-Tidak memiliki alasan pembenar

Dan unsur dari Orang (Kesalahan) adalah :
-Kemampuan bertanggungjawab
-Dolus/Culpa
-Tidak ada alasan pemaaf

Penjelasan SMH (Sifat melawan hukum)
Pada penjelasan SMH, ada dua aliran yang menjelaskan hal ini, yaitu ajaran SMH formal dan ajaran SMH materiil.

Ajaran SMH formal menyatakan bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum artinya perbuatan tersebut hanya melawan undang undang, dan dasar pembenar hanya berdasarkan undang undang.

Ajaran SMH materiil menyatakan bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum artinya perbuatan tersebut melawan undang undang dan hak hidup, dan dasar pembenar bisa dari undang undang dan hukum tidak tertulis. SMH materiil menjalankan fungsi negatif dan positif.
Fungsi negatif nya adalah, hukum tidak tertulis bisa menjadi dasar suatu perbuatan dianggap tidak SMH.
Fungsi positif nya adalah, hukum tidak tertulis bisa menjadi dasar / sumber hukum positif menyatakan suatu perbuatan adalah SMH.

Jenis Tindak Pidana
Dilihat dari segi yuridis nya, Tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran.

Dilihat dari segi perbuatan nya, Tindak pidana dibedakan menjadi Delict Commisionis dan Delict Ommisionis. Delict Commisionis adalah suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu perbuatan, sementara Delict Ommisionis adalah suatu tindak pidana yang terjadi karena tidak melakukan suatu perbuatan (misal : Ibu tidak menyusui anak nya)

Dilihat dari segi sikap batin, dibedakan menjadi Dolus dan Culpa, (Patut diduga karena kesengajaan atau kelalaian)

Dilihat dari segi formulasi hukum nya, dibedakan menjadi TP formal dan materiil. TP formal maksudnya adalah tindak pidana yang diancam karena perbuatan tersebut memang tertulis dalam undang undang, sementara TP materiil maksudnya ancaman yang ada setelah adanya akibat dari suatu perbuatan.

Dilihat dari segi tuntutannya, dibedakan menjadi delict biasa dan delict aduan, delict aduan dibedakan menjadi absolut (tertuju pada perbuatan nya) dan relatif (tertuju pada orang nya)

Perbedaan Pengaduan dan PelaporanPengaduan dilakukan oleh korban tindak pidana, lalu pengaduan bisa dicabut, dan bisa menjadi dasar penuntutan.
Sementara Pelaporan dilakukan oleh siapapun yang melihat tindak pidana, pelaporan tidak bisa dicabut, hanya bisa dicabut polisi, dan pelaporan tidak bisa menjadi dasar penuntutan.

Subyek Hukum PidanaMenurut KUHP, subyek hukum pidana adalah manusia, karena di KUHP tertulis "Barang siapa..." dan juga sanksi hukum nya tertuju untuk manusia.
Menurut UU di luar KUHP, Korporasi juga adalah subyek hukum pidana karena memiliki motif ekonomi dan melibatkan kesejahteraan masyarakat.

(Materi diambil dari catatan kuliah saya, dan materi yang disampaikan dosen Hukum Pidana Universitas Sriwijaya)

STRAAFBARFEID (TINDAK PIDANA) DAN RECHTBELANGEN (KEPENTINGAN HUKUM)

Straafbarfeid (Tindak pidana) pada suatu delict ada dua hal :
-Sesuatu yang memperkosa kepentingan hukum
-Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum

Rechtbelangen (Kepentingan hukum),
Adalah kepentingan yang harus dijaga, agar supaya tidak dilanggar. Yang kepentingan hukum itu tertuju kepada kepentingan masyarakat, sehingga dengan kata lain, kepentingan masyarakat tidak dapat dibiarkan diganggu.

Macam macam kepentingan hukum :
1. Hak-hak
2. Hubungan
3. Bangunan masyarakat
4. Keadaan

Jenis-jenis kepentingan hukum (rechtbelangen) :
-Kepentingan hukum perseorangan
-Kepentingan hukum masyarakat
-Kepentingan hukum negara

Suatu kepentingan hukum dapat dikatakan kepentingan masyarakat, apabila ia menyangkut kepentingan perseorangan.

Kepentingan perseorangan terdiri atas (1) badan (raga), (2) jiwa, (3) kehormatan, (4) kemerdekaan, (5) harta benda

> Hukum pidana juga disebut Ultimatum remendum, artinya hukum yang terakhir kali digunakan apabila upaya hukum lain gagal digunakan, karena sanksi dari hukum pidana bersifat men-deritakan
Juga dalam bahasa belanda disebut "het Strafrecht is de citadel van het recht", artinya bahwa hukum pidana adalah benteng terakhir dari suatu hukum.

(materi diambil dari catatan admin dan penjelasan Dosen Hukum Pidana Universitas Sriwijaya, Bapak Ruben)

(Materi ini saya ambil dari catatan kuliah saya dan pemahaman saya dari apa yang dijelaskan dosen mata kuliah Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya)

• Hukum materiel termuat dalam KUHP dan UU diluar KUHP dan terbagi menjadi 2, yaitu Aturan Umum dan Aturan Khusus. Aturan Umum termuat dalam BAB I KUHP yang berisi Ketentuan Umum. Sementara aturan khusus termuat dalam BAB II dan BAB III KUHP yang berisi Kejahatan (BAB II) dan Pelanggaran (BAB III)
   
• Hukum formal termuat dalam hukum Hukum Acara 

SYARAT PEMIDANAAN / SYARAT PIDANA
Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pidana
 Yang dimaksud Tindak pidana adalah Perbuatan Pidana-nya. lalu yang dimaksud Kesalahan adalah Pelakunya / Subyeknya. Dan yang dimaksud Tujuan pidana adalah Sanksi nya.

Unsur Unsur Tindak Pidana:-Berupa perbuatan
-Melawan hukum
-Tidak ada alasan pembenar 

Unsur Unsur Kesalahan :
-Mampu bertanggung jawab
-Tidak ada alasan pemaaf
-Dilihat apakah Dolus/Culpa (Dolus : Kesengajaan, Culpa : Kelalaian)

Tujuan Pidana : Mencegah terjadinya kejahatan yang berulang. 

MACAM PUTUSAN HAKIM
Ada 3 macam putusan Hakim Pidana, yakni Penghukuman,Pembebasan,Pelepasan dari segala dakwaan.

ASAS PEMIDANAAN
Seperti yang disebutkan tadi, Syarat Pemidanaan adalah
Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pidana

Maka, pada Tindak Pidana harus ada DAAD (Unsur Obyektif) dan menggunakan ASAS LEGALITAS, yakni "Tidak ada sanktum dan delict apabila tidak tertulis dalam peraturan oerundang undangan".
Sementara itu, pada Kesalahan harus ada DAADER (Unsur Subyektif) dan menggunakan ASAS CULPABILITAS, yakni Asas Kemanusiaan.

(Cukup Sekian materi yang saya dapatkan pada perkuliahan Hukum Pidana. Materi selanjutnya akan saya muat dalam post yang berbeda. Mohon Kritik dan Saran yang baik serta koreksi apabila ada yang salah dalam yang saya publikasikan).